Rabu, 12 Jun 2024, 08:52:25 WIB, 226 View Widi, Kategori : Unilak

Ket Foto :

Unilak Riau-Dosen di Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, Rumbai, Yalid, SH, MH, sukses menyabet gelar doktor dari Universitas Jambi Kampus UNJA Telanaipura, Senin (10/6/2024).

Melalui sidang terbuka, promosi gelar doktor Ilmu Hukum ini mengangkat desertasi Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Malaysia.

Atas gagasan itu, dosen Unilak yang terkenal low profile tersebut dinyatakan lulus dalam sidang terbuka promosi doktor, yang dilaksanakan Senin 10 Juni 2024 di Ruang Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H, M.Hum, Fakultas Hukum Universitas Jambi Kampus UNJA Telanaipura.

Raihan gelar doktor ilmu hukum itu turut dihadiri sejumlah dosen senior dan Wakil Dekan  Unilak Pekanbaru,diantaranya Dr. H. Eddy Asnawi, S.H, M.Hum, Muhammad Azani, S.Th.I, M.Si (Wakil Dekan I  Unilak-Pekanbaru, Rachmad Oky Saputra, S.H., M.H.

Sidang promosi doktor dipimpin Dr. Usman, S.H, MH, Dr. Dwi Suryahartati, S.H, M.Kn (Sekretaris). Penguji Utama /Penguji Eksternal) Prof. Dr. Tata Wijayanta, S,H, M.Hum, Prof.     Dr. Sukamto Satoto, S.H, M.H, Dr. Hj. Muskibah, S.H, M.Hum, Dr. Raffles, S.H, M.H, Dr. Diana Amir, S.H, MH.

Sedangkan promotor Prof. H. Johni Najwan, S.H, M.H, Ph.D dan Dr. H. Taufik Yahya S.H, MH selaku Co-Promotor. Terdapat sebanyak 9 tim penguji ujian disertasi (terbuka) Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Menurut Dr. Yalid, S.H,M.H, Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Malaysia ini dinilai sangat penting dalam hal tanggung jawab kurator, kesalahan atau kelalaian harus jelas kriterianya, agar tidak menjadi celah, untuk menuntut/mengkriminalisasi kurator, dalam menjalankan tugas.

Sehingga dalam tanggung jawab kurator, sambungnya, pengaturan tugasnya sudah jelas sesuai dengan undang-undang. Mana yang dikatakan salah dan mana pula yang dikatakan lalai. Sehingga terdapat konsep untuk menguji ukuran kesalahan atau kelalaian.

Sebab dalam pelaksanaannya yang berkepentingan dalam konsep kurator sesuai undang-undang adalah pengadilan dan debitor. Setiap debitor yang dinyatakan pailit akan melibatkan berbagai kepentingan. Pertama, para kreditornya termasuk juga kepentingan para stakheholders.

Kemudian, kedua adalah kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, pekerja, masyarakat, serta persaingan usaha yang tidak sehat. Sementara tugas kurator jelas tanggung jawabnya Pasal 78 UU Nomor 37 Tahun 2004. Tanggung Jawab kurator juga terdapat pada Pasal 72 UU 37 Tahun 2004, kurator bertanggung jawab pada kesalahan atau kelalaian.

Akan tetapi dalam norma tanggung jawab atas kesalahan dan/atau kelalaian tersebut tidak jelas, apakah dapat dibebankan menjadi tanggung jawab pribadi atau dalam kapasitas kurator secara perorangan atau tangung jawab renteng jika dilaksanakan oleh tim kurator. Norma tanggung jawab pribadi kurator tampak jelas hanya pada ketentuan Pasal 78 Ayat  (2).

Sementara itu, sambung Dr. Yalid, S,H, M,H. Dalam konteks Pasal 1365 KUH Perdata pertanggungjawaban sedemikian luas memerlukan rambu-rambu hukum yang pasti serta menghindarkan interprestasi yang meluas, mengingat cakupan norma yanga ada dalam Pasal 136 KUH Perdata terlalu fleksibel.

Perlu diterangkan, pengaturan tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit kedua sistem hukum baik di Indonesia dan Malaysia mempunyai kesamaan tugas pokok kurator, yaitu pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Sementara perbedaannya, putusan pernyataan pailit di Indonesia tidak membedakan perintah penerimaan dan penghukuman. Bila diperhatikan UU Kepailitan dan PKPU tidak ada mengatur jangka waktu proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sehingga ini tidak memberikan kepastian hukum bagi kreditor, karena bertahun-tahun untuk mendapatkan pembayaran utang.

Di Malaysia, sambungnya, tahap pengurusan harta pailit melalui jabatan Insolvensi Malaysia harus selesai dalam waktu 183 hari berbeda dengan di Indonesia tidak ada mengatur jangka waktu.

Namun, di Malaysia dalam pemberesan harta pailit ini juga tidak diatur jangka waktu sehingga juga tidak memberikan kepastian hukum. Untuk mengurus harta pailit di Malaysia, Ketua Pengarah Insolvensi dapat menunjuk seseorang pengurus khusus yang di Indonesia tidak diatur demikian.

Dalam hal ini, sambug Dr. Yalid lagi, sebagai saran yang perlu jadi rujukan diantaranya perlu diatur batas waktu penyerahan salinan putusan pernyataan pailit kepada kurator, agar kurator mendapat kepastian hukum untuk menjalankan tugasnya.

Kemudian lagi, Indonesia sebaiknya perlu membuat pegaturan perlindungan hukum bagi kurator, apabila telah melaksanakan tugas sesuai kewajiban hukum atau perlu membuat undang-undang khusus yang mengatur profesi kurator.

Selain itu juga disarankan di Indonesia membuat aturan jangka waktu pengurusan dan pemberesan harta pailit, agar kurator terhindar dari kelalaian waktu, selain itu jangka waktu tersebut sebagaiknya diatur dan dibentuk lembaga pembeli harta pailit sementara agar pemberesan harta pailit dapat terlaksana sesuai jangka waktu, yang ditentukan.

Begitu pula di Malaysia, perlu pengaturan yang tegas dan jelas tentang kriteria kesalahan atau kelalaian kurator dalam menjalankan tugas mengurus dan membebaskan harta pailit.

Di Malaysia sendiri juga disarankan, agar membuat undang-undang khusus yang mengatur kepailitan, agar pengaturan kepailitan tidak tersebar, seperti perorangan, badan usaha (perusahaan), dan bank, serta membuat undang-undang khusus yang mengatur jabatan insolvensi Malaysia.

Khusus Malaysia, kata Dr. Yalid, S.H, M.H, disarankan membuat aturan jangka waktu pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta mengatur dan membentuk lembaga pembeli harta pailit dapat terlaksana sesuai jangka waktu, yang ditentukan.

Sehubungan konsep yang ideal, untuk menentukan agar kurator harus bertanggungjawab di Indonesia dan Malaysia ialah ditentukan atas dasar telah melanggar kewajiban yang ditentukan undang-undang (statutory duties), melanggar kewajiban fiduciary duties atau fiduciary obligations.

“Terimakasih dukungan dan doa semua pihak, tentunya ini suatu kebanggan bagi saya, bisa lulus dengan baik. Jika dibilang satu-satunya dosen hukum kepailitan di Riau, barangkali saya sendiri baru yang terlihat. Semoga diikuti oleh tenaga pendidik dan dosen lainnya,”ungkap Dr. Yalid, S.H, M.H dengan penuh rasa sukacitanya, Selasa (11/6/2024) 




Tuliskan Komentar
Sekilas Info
Bagi dosen, dapat melengkapi data pada laman https://sister.unilak.ac.id/ pada menu Profil > Data Pr
Diinformasikan kepada mahasiswa FIA Unilak agar mengisi data di PDDIKTI paling lambat 4 September 20
Pembayaran SPP Mahasiwa diperpanjang mulai tanggal 1 September sd 15 September 2020
Audit mutu internal
Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Lancang Kuning di Web https://pmb.unilak.ac.id
Statistik Pengunjung
Pengguna Online 1
Pengunjung Hari ini 89
Hits hari ini 192
Total Hits 259649
Total pengunjung 97805